Not known Factual Statements About agus joko pramono
Not known Factual Statements About agus joko pramono
Blog Article
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Customize your looking at expertise by changing the text measurement to small, medium, or massive—find what’s most relaxed for you.
Mantan Sekretaris Kabinet period Joko Widodo ini, juga menimbang perlunya peningkatan di sektor teknologi dan transparansinya. Bahkan dia meyakini kalau sektor teknologi dibenahi, akan sangat menunjang untuk terealisasinya keinginan menjadikan Jakarta sebagai kota world.
Soal mengejar goal fifty besar kota world wide, menurut Pramono, dapat dilakukan dengan membuka aktivitas bisnis dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Selain itu, dia juga memperkirakan bakal dibutuhkan dukungan politik untuk menuju fifty besar kota world wide ini.
Agus’s confirmation via the defense Fee will likely be rubber stamped in the House plenary Assembly future week. And when the President installs him, He'll change outgoing commander Adm. Yudo Margono, who'll retire afterwards this month.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan data pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi read more pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
Gerakan ini sangat masif, karena selama masa pandemi para kader dan pengurus Demokrat secara gotong royong menyalurkan masyarakat dengan whole nilai bantuan hampir 200 Miliar Rupiah.
“We also Participate in a job from the investigation course of action, repressive prosecution from the condition’s loss calculation, and also the provision of professional testimony at demo.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
"Saya sih melihat lima tahun ke depan KPK kurang lebih akan mirip-mirip dengan lima tahun ke belakang," katanya.
IDI makes World wide Community Items on many different topics relevant into the get the job done of SAIs. These publications comply with a rigid protocol of top quality assurance and are freely accessible to all.
Normally, the requests are from law enforcement officers adopted up from BPK’s investigation or their particular investigation,” Pramono highlighted.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
“The PDI-P permitted Agus's nomination as he had vowed to maintain the TNI neutral,“ Tubagus explained, noting that choosing a sole nominee was Jokowi’s prerogative Which his nomination of Agus was in keeping with the prevailing legal guidelines.